Utang dalam Pergerakan Ekonomi Nasional

Utang negara dapat berasal dari utang dalam negeri dan utang luar negeri. Kebutuhan akan utang yang demikian besar timbul karena fungsi utang bukan lagi sebagai financial bridging untuk memenuhi liquidity mismatch, namun utang telah menjadi alat fiskal pemerintah untuk menstimulasi perekonomian. Bahkan lebih buruk lagi utang telah menjadi alat pemuas keinginan pemerintah untuk membangun proyek-proyek mercusuar.
Ketika suatu negara sedang dilanda krisis, dalam kepanikan sesaat, utang yang asalnya P to P (private to private) dengan cerdik dapat diubah menjadi G to G (government to government). Lihat saja bagaimana utang dari sebuah perusahaan swasta kepada swasta lainnya di luar negeri, yang dengan alasan krisis ekonomi, mengalami gagal-bayar, diambil alih oleh pemerintah yang dana pengambilalihan itu didanai oleh pemerintah-pemerintah negara lain dengan dikomandoi oleh Dana Moneter Internasional (IMF).
Utang yang asalnya merupakan utang sebuah bank kepada pihak swasta di luar negeri, berubah menjadi utang negara kepada IMF. Lebih celaka lagi, bila kemudian ternyata pemilik perusahaan yang memberi utang di luar negeri itu adalah juga pemilik perusahaan yang gagal-bayar di dalam negeri.
Yang paling celaka adalah bila utang P to P diubah menjadi G to G, pemilik perusahaan P to P adalah orang yang sama. Melalui program MSAA (Master Settlement Acquisition Agreement) utang swasta dalam negeri dianggap lunas setelah asetnya disita pemerintah meskipun jumlah nilai aset itu kurang dari utangnya. Bukan saja di antara P to P terbuka kemungkinan untuk melakukan transfer pricing, juga pembayaran bunga yang tinggi.
Utang negara dapat dihitung dari selisih investasi dengan saving (saving investment gap). Semakin kecil saving semakin besar gap ini, sehingga memerlukan utang yang semakin besar. Namun kecenderungan saat ini utang melalui defisit anggaran sudah tidak disukai. The European Community membatasi defisit anggaran tiga persen saja dari GDP.
Cara lain melihat masalah ini adalah dengan meningkatkan jumlah saving, sehingga jumlah utang dapat ditekan pada jumlah minimal. Secara teori ekonomi, semakin besar saving semakin cepat pertumbuhan ekonomi.
Pertanyaannya adalah mengapa suatu negara mempunyai tingkat saving yang lebih tinggi dibandingkan negara lain? Apakah tingkat bunga yang tinggi akan mendorong saving yang tinggi pula? Ternyata tidak. Malahan semakin kecil tingkat kredit konsumtif semakin besar tingkat saving. Kontrol terhadap tingat kredit konsumtif bukan dilakukan melalui mekanisme bunga, namun dilakukan melalui mekanisme kebijakan fiskal. Negara dengan tingkat saving tinggi seperti Jepang dan Jerman ternyata mempunyai sistem pajak yang menurunkan minat untuk melakukan kredit konsumtif.
Bila suku bunga yang tinggi dapat meningkatkan saving, maka seharusnya tingkat bunga yang tinggi sejak awal 1980-an akan mendorong saving yang lebih tinggi. Padahal kenyataannya tidak, bahkan tingkat saving menurun. Rasio saving terhadap GDP menurun dari 26,6 persen (1971) menjadi 22,6 persen (1991) secara keseluruhan, sedangkan untuk negara berkembang dari 34,2 persen (1971) menjadi 26,1 persen (1991). Dan untuk negara industri dari 23,6 persen (1971) menjadi 20,2 persen (1971).
Jelaslah suku bunga bukan merupakan instrumen yang efektif untuk mempengaruhi tingkat saving. Dalam teori Keynesian saving merupakan fungsi dari pendapatan yaitu S = f (Y). Variabel suku bunga tidak masuk dalam fungsi saving. Menurut Keynes, money demand for speculation-lah yang dipengaruhi oleh tingkat bunga yaitu Md (sp) = f (I), dan menurut Tobin & Boumol, money demand for precautionary juga dipengaruhi oleh suku bunga yaitu Md (pre) = f (Y,i). Tidak satupun dari kedua teori itu yang mengatakan bahwa suku bunga mempengaruhi tingkat saving.
Cara melihat yang berikutnya adalah mengecilkan saving investment gap dengan sistem bagi hasil yaitu dengan mengubah penabung menjadi investor. Hal ini menjadi penting karena bila saving tidak diikuti dengan investasi, maka akan tersedia sejumlah besar dana yang menganggur yang akan mendorong orang untuk melakukan kegiatan transaksi finansial yang tidak terkait dengan sektor ekonomi riil seperti spekulasi valas, spekulasi di pasar uang dan di pasar modal.
Sejumlah penelitian menunjukan bahwa sistem bagi hasil akan mendorong tingkat investasi. Utang negara baik yang berasal dari utang dalam negeri maupun utang luar negeri merupakan hal yang kurang disukai dalam ekonomi syariah. Terbukti dengan kenyataan bahwa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin (khalifah yang empat) hanya sekali melakukan anggaran defisit. Dalam ilmu ekonomi hal ini akan mencegah ekspansi moneter yang selanjutnya mengontrol inflasi dan kestabilan nilai tukar uang.
Utang yang dilakukan dalam jangka waktu yang panjang menunjukkan ketidakefektifan fungsi utang itu sendiri karena hal itu berarti melanggengkan saving investment gap. Untuk mengatasi saving investment gap dalam jangka waktu pendek dapat diatasi dengan utang sebagaimana pernah dilakukan oleh Rasulullah saw. ketika jatuhnya kota Makkah, yang dilunasi sebelum satu tahun yaitu setelah perang Hunayn.
Namun bila saving investment gap berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, maka solusinya adalah dengan meningkatkan saving, antara lain dengan mengontrol kredit konsumtif melalui kebijakan fiskal. Instrumen bunga bukan merupakan instrumen yang efektif untuk mempengaruhi tingkat saving. Cara kedua adalah dengan sistem bagi hasil yaitu merubah penabung menjadi investor, sehingga saving ditransformasikan menjadi sumber dana untuk pembangunan ekonomi sektor riil.

Diadaptasi dari artikel Adiwarman Azwar Karim di republika.co.id